HPK taruh disini
Nusa Dua - Rangkaian acara pertemuan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank dimulai pada 8 hingga 14 Oktober 2018. Sejumlah kalangan menilai acara tersebut adalah pemborosan.
Panitia pelaksana, mulai dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Menteri Kominfo, Menko Kemaritiman dan Menko Perekonomian mengungkapkan telah menggunakan anggaran sehemat mungkin.
Pihak panitia juga menegaskan seluruh delegasi yang diundang mengeluarkan biaya akomodasi mulai dari penyewaan kendaraan hingga penginapan ditanggung oleh masing-masing peserta.
1. Pemerintah Klaim Lebih Hemat
Ketua Pengurus Panitia Harian Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018, Susiwijono Moegiarso mengatakan anggaran penyelenggaraan IMF-WB di Bali masih di bawah dari alokasi.
"Pertama tadi saya ditanya lagi, mengenai pembiayaan kan sudah berkali-kali kami jelaskan dari alokasi multiyears 2 tahun yang disediakan di APBN Rp 855 miliar, kami efisienkan, kira-kira terpakai Rp 566 miliar," kata Susiwijono saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Senin (8/10/2018).
Anggaran yang sebesar Rp 855 miliar, kata Susiwijono pun lebih rendah jika dibandingkan acara serupa yang digelar di negara-negara, seperti Jepang, Singapura, Peru, Turki.
Dia menyebut, beberapa negara yang menjadi tuan rupah IMF-WB dan menghabiskan anggaran sekitar Rp 1,1-Rp 1,2 triliun. Khusus untuk Peru pada 2015 menghabiskan lebih dari Rp 2 triliun karena ada pembangunan-pembangunan fasilitas.
"Jadi mereka lebih jauh, kita kalau dibandingkan jauh lebih rendah bahkan tidak ada setengahnya, ini dari sisi biaya," jelas dia.
Dapat diketahui, acara sidang tahunan ini akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada 12 Oktober mendatang. Menteri Koordinator Bidang Kemaritim Luhut Pandjaitan mengungkapkan Pertemuan Tahunan IMF-WBG 2018 di Bali sudah siap menyelenggarakan ajang yang akan dihadiri oleh 189 negara. Peserta yang akan hadir pun dipastikan melebihi target.
Beberapa agenda yang akan dilangsungkan di BICC antara lain, seminar Wanita dalam Tempat Kerja, IMF Youth Dialogue, press briefing tentang global financial, dan sebagainya. Sedangkan di BNDCC, akan dilangsungkan acara utama yakni pembukaan dan penutupan. Presiden Jokowi dijadwalkan akan hadir sekaligus membuka perhelatan internasional ini.
Selain membahas substansi, dalam pertemuan tahunan ini, akan ditampilkan Indonesia Pavilion yang menampilkan art and craft expo, booth pariwisata, dan booth infrastruktur.
Selain kerajinan, dalam booth ini ditampilkan berbagai paket pariwisata yang ditawarkan kepada peserta. Terkait infrastruktur, ditampilkan display dan perkembangan pembangunan infrastruktur dan beberapa kesempatan investasi dan pembiayaan di Indonesia.
Acara yang sudah dipersiapkan cukup lama ini pun masih mendapat kritikan dari sebagian kalangan, terutama soal anggaran dana yang dinilai terlalu fantastis.
2. Sudah Disetujui DPR
Ketua Unit Kerja Pertemuan Tahunan International Monetary Fund (IMF)-World Bank (UKPTI), Peter Jacobs menjelaskan banyak hal yang bisa dibicarakan dibandingkan anggaran.
"Sudah lah, kan di sini banyak yang bisa dibahas. Kalau soal biaya kan kita sudah sejak awal dan lama membicarakan, tidak ada yang mewah-mewah," kata Peter di BNDCC, Nusa Dua, Senin (8/10/2018).
Dia menambahkan, panitia nasional sudah melakukan penghematan dalam penggunaan anggaran acara ini. Hal ini dilakukan karena Indonesia berusaha menjadi tuan rumah yang baik karena kedatangan tamu dari 189 negara.
Peter mengungkapkan terkait anggaran sudah disetujui oleh semua pihak termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Anggaran ini sudah diketahui semua pihak, mereka (DPR) sudah menyetujui dan dijelaskan sejak lama oleh Pak Luhut, saya rasa dia sudah menjelaskan secara clear anggarannya akan dipakai untuk apa saja, jadi untuk anggaran enough ya," imbuh dia.
Dapat diketahui, pemerintah menganggarkan anggaran IMF-WB 2018 sebesar Rp 855 miliar yang sebagian dari APBN 2017 dan 2018. Anggaran tersebut juga ada yang berasal dari Bank Indonesia (BI).
Jika dirinci, Kementerian Keuangan menganggarkan Rp 672,59 miliar, sisanya Rp 137 miliar dari BI. Adapun, anggaran yang sudah terpakai saat ini sebesar Rp 566 miliar.
3. Ada Biaya Ditanggung Peserta
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku siap menerima para tokoh yang selama ini memberikan kritik terkait dengan anggaran pelaksanaan IMF-World Bank (WB) 2018 di Bali.
Luhut yang menjabat sebagai Ketua Panitia Nasional ini mengatakan anggaran pelaksanaan pertemuan internasional IMF-WB di Bali lebih hemat dibandingkan gelaran di negara lain.
Menurut Luhut, anggaran penyelenggaraan IMF-WB 2018 di Bali sebesar Rp 855,6 miliar yang berasal dari APBN tahun anggaran 2017 dan 2018. Di mana dari total anggaran sudah digunakan sebesar Rp 566 miliar dan yang sudah dibayarkan sebesar Rp 192,1 miliar.
"Jadi angka ini kami hemat yang tidak perlu. Semua hotel ini dibayar oleh peserta, tapi masa venue dia yang sewa, jadi itu kami. Kami buat untung RI dengan pariwisata, itu kami perbaiki apron pesawat, kami percepat," kata Luhut.
Dia pun meminta kepada para tokoh yang mengkritik soal anggaran tidak perlu dilanjutkan lagi jika memang tidak tahu informasi yang sebenarnya.
"Jadi jangan berikan berita yang tidak tahu, terutama tokoh-tokoh yang itu, sudah saya telepon juga sih," ujar dia.
Luhut pun tidak segan untuk mengundang para tokok yang keras terhadap penyelenggaraan internasional ini. Undangan tersebut dalam rangka memberikan data yang jelas terkait anggaran IMF-WB 2018.
"Saya bilang Anda datang saja ke saya, saya berikan angkanya tidak akan diambil, tidak main-main kami, memang kami sudah gila? Kami masih waras, mungkin yang ngomong yang tidak waras. Jadi jangan bohong, nanti kena operasi lagi," jelas dia.
4. Bukan untuk Tambah Utang
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa gelaran internasional IMF-World Bank (WB) 2018 di Bali tidak dijadikan ajang meminjam utang kepada International Monetary Fund (IMF).
Hal itu sekaligus menjawab tudingan sebagian kalangan yang menyebut bahwa gelaran IMF-WB 2018 sebagai ajang pemerintah menambah utang dari IMF.
"Mengenai pertanyaan apakah mau pinjam IMF, tidak," kata Sri Mulyani di Nusa Dua, Bali, Senin (8/10/2018).
Menurut Sri Mulyani, dana moneter internasional hanya meminjamkan utang terhadap negara yang benar-benar membutuhkan, seperti halnya tengah dilanda krisis.
"Tadi saya bersama Lagarde di Lombok, dia menyebutkan ekonomi kita dalam kondisi baik, terjadi penyesuaian tapi tidak dalam kondisi krisis, kita tegaskan ini tidak (minjam utang)," jelas dia.
Sebelumnya diberitakan, pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB) yang berlangsung di Bali, pekan depan tak jarang menimbulkan tanya, apakah Indonesia bakal menambah utang?
Pertanyaan tersebut didasari oleh fakta bahwa Bank Dunia adalah pemberi utang terbesar buat Indonesia, yakni untuk pinjaman multilateral. Misalnya, per Februari 2018, pinjaman multilateral Indonesia sebesar Rp 396,02 triliun. Terbesar dari World Bank, Rp 249,67 triliun atau 63,0%.
Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri buka suara soal adanya pertanyaan tersebut. Menurut dia, gelaran IMF-WB sama sekali tidak bertujuan untuk menambah utang oleh Indonesia.
"Ada pertanyaan apakah dengan pertemuan tahunan tujuannya untuk meminta tambahan utang? Jawabannya sama sekali tidak," cuit Chatib lewat akun Twitternya, @ChatibBasri seperti dikutip detikFinance, Minggu (7/10/2018).
Sumber :
