HPK taruh disini
TEMPO.CO, YOGYAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti girang sejak operasi atas ilegal fishing digencarkan Indonesia di era Jokowi.
Susi menuturkan stok ikan Indonesia yang dulu hanya mentok rata-rata 7,1 juta ton sekarang sudah menjadi 12,5 juta ton per tahun sejak operasi keras atas pencurian ikan digencarkan pemerintah Indonesia.
"Kalau kejahatan besar ditangani pelan-pelan ya ngga pernah mati, makanya untuk ilegal fishing kita pakai aksi yang 'Boom', selesai, tenggelamkan," ujar Susi saat menghadiri event Security Summit di Yogyakarta Kamis petang 18 Oktober 2018.
Akibat aksi pemberantasan ilegal fishing itu, ujar Susi, di era Presiden Joko Widodo ini Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product (GDP) perikanannya menempati rangking satu di kawasan Asia Tenggara.
"GDP perikanan Indonesia tertinggi di Asia Tenggara, ini satu hal yang tak pernah terjadi di periode periode sebelumnya," ujarnya.
Susi pun menbandingkan GDP perikanan sejumlah negara tetangga. Misalnya pada data 2017 lalu, GDP Thailand yang awalnya 15 menjadi minus 3,5 juga Vietnam yang mengalami penurunan secara drastis GDP perikanannya.
"Jadi ketahuan Loe stok ikan Loe selama ini dari mana," ujar Susi.
Sekarang, ujar Susi, malah ekspor ikan Indonesia ke Thailand yang naik 1.000 persen. "Ya seharusnya You beli saja ikan Indonesia," ujar Susi.
Susi telah berkomunikasi pula dengan pejabat Agrikultur Vietnam bahwa Indonesia kini sudah membuka peluang investasi bidang pengolahan perikanan. Investasi perikanan yang akan mendirikan pabrik dan aset teknologi asing di Indonesia itu pun dipersilakan jika hendak dikuasai 100 persen.
"Silahkan asing kuasai investasi perikanan 100 persen, tetapi untuk penangkapan ikan harus masuk negative list investasi asing itu," ujarnya.
Sebab sekarang, ujar Susi, Presiden Joko Widodo melalui peraturan presiden sudah menasionalisasi bahwa usaha penangkapan ikan di perairan Indonesia hanya bisa dilakukan nelayan dan kapal asal Indonesia saja.
Mengapa kapal yang menangkap ikan di perairan Indonesia juga harus asal Indonesia? Susi Pudjiastuti menjelaskan dalam hukum internasional yang berlaku, kapal sama halnya penduduk. Harus punya tanda kewarganegaraan.
"Dunia internasional harus mengakui aturan (penangkapan ikan) yang kita buat dan sudah mengakuinya," ujarnya.
